Musyawarah Desa: Menampung Aspirasi Masyarakat untuk RKPDesa Kramat Tahun 2026
Kramat, Kudus — Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kramat bersama Pemerintah Desa Kramat menggelar Musyawarah Desa (Musdes) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2026 pada Selasa (30/09), bertempat di Sekretariat Karang Taruna Kabupaten.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh ketua RW, ketua RT, pendamping lapangan desa, serta perwakilan berbagai kelembagaan desa. Acara diawali dengan sambutan dari BPD yang menegaskan bahwa musdes malam ini merupakan wadah penting untuk menampung aspirasi masyarakat.
“Malam ini penampungan aspirasi, masukan, serta usulan kegiatan yang kemudian nanti akan dipilah oleh tim RKP untuk disesuaikan dengan prioritas penggunaan anggaran dan urgensi dari program maupun kegiatan. Juga harus menyesuaikan dengan pemerintahan di atasnya serta alokasi anggaran yang tersedia,” jelas Ketua BPD, Bapak Imam Sholikhul Hadi dalam sambutannya.
Sementara itu, Kepala Desa Kramat, Bapak Budi Himawan dalam sambutannya menyampaikan kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam menyusun rencana kerja.
“Kami di pemerintah desa sering dihadapkan pada dilema. Di satu sisi kami menampung aspirasi, masukan, serta usulan kegiatan dari masyarakat dalam forum musyawarah desa. Namun, ketika anggaran turun, di dalamnya sudah disertai program-program mandatori baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maka dari itu, kami akan berusaha memaksimalkan ruang fiskal yang ada agar aspirasi masyarakat tetap terakomodasi, meskipun terbatas,” ungkap Kepala Desa Kramat.
Dasar penyusunan dan pengumpulan program-program desa tahun 2026 ini merujuk pada Surat Edaran Bupati Kudus Nomor 400.10/2100/2025 tanggal 14 Agustus 2025 tentang Prioritas Penggunaan Anggaran Tahun 2026. Materi surat edaran tersebut disampaikan secara langsung oleh Wakil Ketua BPD, Bapak Yusuf Istanto, agar dapat menjadi pedoman bersama dalam menentukan arah kebijakan program.Musdes berjalan dengan lancar, penuh suasana partisipatif. Berbagai aspirasi yang disampaikan perwakilan masyarakat desa mulai dari bidang infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan kelembagaan desa. Seluruh masukan tersebut akan dihimpun dan dipertimbangkan oleh tim penyusun RKPDes untuk disesuaikan dengan prioritas, kebutuhan, serta kemampuan anggaran desa tahun mendatang.
Dengan adanya Musyawarah Desa ini, diharapkan perencanaan pembangunan Desa Kramat tahun 2026 dapat lebih transparan, partisipatif, serta mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
